Ketua BEM FISIP UNCEN mengutuk Tindakan Represif Aparat Gabungan TNI/Polri di Sorong

Jayapura, 31 Agustus 2025 – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih, Yunus Yohame, secara tegas menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan represif yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI/Polri saat membubarkan aksi demonstrasi yang berlangsung di Sorong pada tanggal 27 September 2025. Ia menilai tindakan tersebut sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip demokrasi serta kebebasan berpendapat yang seharusnya dijamin oleh negara.

Aksi tersebut digelar secara berturut-turut dan berlanjut di depan Pengadilan Negeri Sorong, kemudian dilanjutkan hingga ke halaman Polresta Sorong. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan keras terhadap rencana pemindahan empat tahanan politik asal Papua, yaitu Abraham Godam, Nikson Mai, Piter Robaha, dan Max Sangkek, yang akan dipindahkan ke Makassar. Massa aksi dengan tegas menuntut agar seluruh proses sidang tetap dilaksanakan di Sorong, selain itu mereka juga mendesak agar keempat tahanan politik tersebut segera dibebaskan tanpa syarat.

Menurut Yohame, dalam menangani aksi protes tersebut, aparat keamanan bertindak dengan cara yang sangat berlebihan dan tidak proporsional dalam menghadapi massa aksi yang berlangsung secara damai, bahkan mereka sampai menyasar masyarakat sipil yang berada di sekitar lokasi kejadian. “Tindakan aparat sangat arogan dan represif, tidak hanya terhadap anak-anak dan pemuda, tetapi juga terhadap orang tua yang sama sekali tidak bersalah. Mereka mengalami berbagai bentuk teror, baik secara fisik maupun psikis yang sangat menyakitkan. Beberapa dari mereka bahkan terkena tembakan peluru tajam, peluru karet, dan gas air mata yang akhirnya mengakibatkan salah satu korban meninggal dunia. Fenomena ini menjadi viral di media sosial dan sangat memperihatinkan banyak pihak,” ujarnya dengan penuh keprihatinan.

Ia menegaskan bahwa aparat seharusnya menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dengan cara yang benar-benar melindungi dan mengayomi seluruh masyarakat, bukan malah sebaliknya yang justru menindas dan mengabaikan hak-hak rakyat.

Selain itu, Yohame juga sangat menyesalkan pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, yang dinilai oleh banyak pihak tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Menurutnya, seorang gubernur harusnya berdiri di tengah-tengah masyarakat untuk melindungi mereka, bukan malah membiarkan aparat keamanan melakukan tindakan represif yang merugikan masyarakat.

Dalam pernyataannya, BEM FISIP UNCEN menyampaikan beberapa tuntutan penting dan mendesak:

• Segera tarik seluruh militer organik maupun non-organik dari Tanah Papua yang selama ini dianggap sebagai dalang utama di balik berbagai kejahatan kemanusiaan dan kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Tanah Papua.
• Bebaskan empat tahanan politik NFRPB yang saat ini masih ditahan di Makassar, serta bebaskan seluruh tahanan politik yang ada di Yahukimo, Wamena, Nabire, dan seluruh wilayah Tanah Papua tanpa syarat apapun.
• Hentikan segera segala bentuk penyisiran, teror, dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat keamanan ke rumah-rumah keluarga tahanan politik. Selain itu, hentikan juga segala bentuk intimidasi dan penangkapan terhadap aktivis yang mendukung demokrasi dan perjuangan Papua Merdeka.
• TNI/POLRI harus segera bertanggung jawab atas penembakan salah satu peserta aksi, dan mendesak pihak independen untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait penembakan tersebut, serta kematian satu orang massa akibat tindakan represif militer dalam penanganan demonstran.

“Sekali lagi, kami menyatakan solidaritas penuh kepada keluarga korban dan akan terus bersuara keras sampai empat tahanan politik ini benar-benar dibebaskan,” tegas Yohame.